Polda Metro Jaya mengerahkan 26.386 personel gabungan untuk mengawal kegiatan penyampaian aspirasi buruh pada Rabu, (24/9/2026).

Ribuan personel merupakan gabungan dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Pengamanan Dalam (Pamdal) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR).

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 99 kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah penyangga, terdiri atas 73 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya.

Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan Tactical Floor Game (TFG) yang melibatkan Polda Metro Jaya, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya)/TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto merinci penempatan personel meliputi Monumen Nasional (Monas) 4.020 personel, Bundaran Hotel Indonesia (HI) 4.051 personel, DPR/MPR RI 3.663 personel, penyekatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPMS) 8.914 personel, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) 2.055 personel, Penegakan Hukum (Gakkum) 1.841 personel.

Selanjutnya Siaga Markas Polda (Mapolda) 600 personel, Tim Patroli Wilayah 412 personel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 296 personel, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Danantara 197 personel, Semanggi 140 personel, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Tinggi 102 personel, patroli pengawalan unjuk rasa 62 personel, serta Pejabat Utama (PJU) penanggung jawab 33 personel.

“Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Budi menegaskan seluruh personel diarahkan mengedepankan komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi arus kendaraan, jumlah massa, dan perkembangan di lapangan.